PT MSM, bahaya kini dan akan datang ditengah negara yang bermuka dua

by. Steven Sumolang, S.Sos

Gejolak persoalan investasi penambangan besar di Sulawesi Utara terus berlanjut, kini diperhadapkan kepada permasalahan PT. Meares Soputan Mining yang belum juga berakhir untuk menentukan siap pemenangnya. Setelah masalah PT Newmont dengan kasus Buyatnya, perairan Sulawesi Utara kembali menjadi sasaran pembuangan limbah tambang (tailing) oleh PT Meares Soputan Mining ini yang segera mengoperasikan tambang emasnya di kawasan Toka Tindung dengan membuang sekitar 1,4 juta ton tailing per tahun ke pantai pasar di Teluk Rinondoran. Penolakan masyarakat dan didukung pemerintah provinsi terhadap pengoperasian MSM, menghadapi benteng pembelaan pemerintah pusat yang tetap mengijinkan pengoperasiannya. Ditengah hiruk pikuk pertentangan ini, penyumbang limbah bahaya tersebut tidak serta merta menghentikan operasinya, akan tetapi tetap saja berjalan.

Luas konsesi PT MSM meliputi 741.125 hektar, sebagian masuk dalam kawasan Taman Nasional Tangkoko – Dua Saudara, sehingga sangat berpotensi mengancam kawasan lindung beserta flora dan fauna yang ada di dalamnya. Metode pembuangan tailing perusahaan ke laut pada jarak 3,5 kilometer dari garis pantai di kedalaman 150 meter ini sangat berdampak langsung pada lingkungan dan masyarakat sekitar, khususnya mata pencaharian hingga kesehatan warga untuk waktu yang sangat panjang. Terutama kawasan sekitar yang terdiri dari kawasan Rinondoran, Bitung, dan Selat Lembeh, merupakan sentra ekonomi masyarakat pesisir yang berbasis pada pengembangan perikanan dan pariwisata.

Supaya mudah dan murah mengelola sampah maka sistem STD adalah pelarian bagi penambang besar tersebut yang dinegara asalnya sistem ini sudah tidak dipakai lagi karena metode ini sangat rentan terhadap pencemaran. STD atau Sistem Tailing Disposal dengan membuang limbah nya di bawah kedalaman laut dengan 80 meter, dengan dasar teori yang menjelaskan bahwa benda apapu yang berada dikedalaman laut 80 meter kebawah tidak akan dapat terngkat ke permukaan. Padahal kasus Buyat telah membuktikan bahwa STD bukan teknologi yang aman dan mampu menjamin tidak akan terjadi pencemaran. Kasus Newmont ini membuktikan bahwa metode pembuangan tailing ke laut terbukti tidak aman bagi perairan Indonesia. Perairan laut Indonesia yang rawan gempa lebih memperkuat beresikosnya teori tadi, bahwa benda dalam kedalaman laut terjauh dapat dengan mudahnya terangkat ke permukaan.

Akibatnya keindahan ekosistem terumbu karang kawasan Selat Lembeh yang berjarak hanya 13 kilometer akan terancam dampak pembuangan tailing. Ekspedisi Walacea lewat Unesco (PBB), World Heritage Marine Site, dan Discovery Channel News, memperingatkan agar Selat Lembeh tidak bisa diintervensi karena di wilayah perairan tersebut terdapat sejumlah spesies langka. Ancaman juga bagi industri pariwisata bahari yang berkembang di kawasan tersebut.

PT MSM dulunya dimiliki oleh Aurora Gold, perusahaan yang juga memiliki tambang PT Indo Muro Kencana di Kalimantan Tengah, yang pernah tersangkut kasus pelanggaran HAM. Aurora Gold bangkrut dan menjual Toka Tindung kepada Archipelago pada bulan Februari 2002, sebuah perusahaan pertambangan kecil yang beralamat di Inggris, dimana semua sahamnya dimiliki oleh pengusaha tambang Australia.

Pada perkembangannya pengoperasian PT MSM di wilyah likupang ini menggunakan AMDAL yang kadaluarsa dan cacat hukum hingga menimbulkan keresahan dan penolakan di tingkat warga, pemerintahpun bersilang pendapat mengenai sah tidaknya AMDAL PT MSM, surat BPLH Sulut tertanggal 22 November 2005 nomor 660.1/345/BPLH menyatakan Amdal PT MSM telah kadaluarsa. Bahkan dalam surat menteri lingkungan hidup RI tanggal 19 Desember 205 nomor B.6345/Dep.I/LH/12/2005 tentang klarifikasi Amdal PT MSM menyatakan amdal tersebut telah kadaluarsa, dan PT MSM wajib membuat amdal baru, bukan merevisi amdal lama. Inipun diperkuat dengan surat gubernur Sulut tanggal 20 Desember 2005 nomor 545/2201/SEKR kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral tentang usul penghentian sementara aktivitas PT MSM yang juga memuat tentang amdal MSM yang wajib dibuat baru, bukan merevisi

Berdasar aturan bahwa penyusunan AMDAL yang terdapat pada UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 27/1999 tentang AMDAL, dan putusan kepala Bapedal tahun 2000 dimana keterlibatan mayarakat dan transparansi harus jadi bagian proses penyusunannya. Juga berbicara aturan tata ruang yang sekarang wajib mengedepankan partisipasi masyarakat lokal terlebih tata ruang yang telah diatur daerah telah menjelaskan bahwa lokasi penambangan tersebut tidak diperuntukan untuk lokasi pertambangan, berkaitan dengan itu surat menteri lingkungan hidup RI tertanggal 6 Desember 2005nonmor B.6083/Dep.I/LH/12/2005 yang menyatakan kegiatan yang bertentangan dengan rencana Tata Ruang Wilayah/Kawasan tidak dapat diproses amdalnya. Jadi pengoperasian PT MSM tidak bisa berlanjut atau harus dihentikan.

Sebagaimana yang dilansir media Berita WALHI, beberapa kali masyarakat sekitar lokasi penambangan melakukan aksi turun ke jalan menolak penambangan tersebut, seperti aksi pada tahun tanggal 13 Juli 2005 sekitar lima ribuan masyarakat Minahasa Utara (Minut) dan Kota Bitung yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menolak Limbah Tambang (AMMALTA). Mereka menyatakan menolak beroperasinya dua perusahaan pertambangan masing-masing, PT Meares Soputan Minning (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) di daerah tersebut. Ribuan masyarakat yang terdiri dari para nelayan, petani dan warga pesisir pantai disana mengancam akan melakukan penutupan sendiri jika pemerintah tidak mengindahkan tuntutannya.

Massa aksi mendatangi kantor gubernur mengatakan, jika MSM dan TTN tetap dibiarkan beroperasi itu berarti pemerintah merestui rakyat dibunuh secara perlahan-lahan. Karena mengancam lingkungan perairan laut Likupang dan Selat Lembeh yang selama ini telah menghidupi puluhan ribu nelayan di Sulut. Bahkan secara otomatis menghancurkan dan mengancam PAD Sulut dari sektor perikanan yang berkisar antara 500 miliar hingga 900 miliar pertahunnya. Limbah perusahaan pertambangan emas ini akan mengancam kelangsungan sekitar 50 perusahaan yang menginvestasikan modalnya di bidang pariwisata, mengancam mata pencaharian puluhan ribu rakyat buruh perusahaan perikanan serta perusahaan pariwisata, dan yang terburuk adalah mengancam hak rakyat atas lingkungan yang baik dan sehat.

Mereka menyeruhkan dukungnan kepada gunernur dan pemerintah daerah yang sepakat untuk menghentikan operasi PT MSM dan pertambangan besar di kawasan tersebut, kedua perusahaan pertambangan emas inipun ditudingnya telah merusak adat-istiadat setempat. Sebab, kehadiran MSM dan TTN telah memecah belah masyarakat dalam pro dan kontra yang tidak sehat dan cenderung chaos. Mengadu domba masyarakat melalui iming-iming bantuan uang dan barang (community development), dan menciptakan keresahan panjang menyangkut ‘nasib’ sumber kehidupan masyarakat Sulut, khususnya Minut dan Bitung. Seperti membagi-bagi bantuan Cuma-Cuma dan kredit lunak, menebarkan janji-janji muluk tentang lapangan kerja, pembangunan desa, termasuk memanfaatkan tokoh-tokoh agama dan acara ibadah seperti Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) sebagai sarana adu domba masyarakat.

Masalah lain huga menyangkut persoalan eksekusi tanah yang sudah ada putusan pengadilan, Menuntut PT MSM dan PT TTN agar segera mengembalikan tanah rakyat yang dirampasnya secara licik dan melanggar HAM. Menuntut pengadilan negeri Manado segera melaksanakan eksekusi tanah sesuai putusan MA RI nomor 19.K/PDT/2004 tanggal 28 April 2005 yang amarnya antara lain. Segera menghukum para tergugat (PT MSM, Camat PPAT Likupang, Mantan Kades Pinenek) untuk mengembalikan tanah kepada para pengugat. Pengadilan dinilai cuma punya nyali mengeksekusi rakyat, tetapi juga harus berani mengeksekusi perusahaan yang brengsek.

Tuntutan masyarakat ini terkatung-katung saja sampai sekarang, tampaknya politik dan hukum di negara ini tidak berpihak kepada rakyat dan lingkungan yang sementara ini terus menjadi korban penghancuran. Penghancuran lingkungan hidup dan hak rakyat secara sistematis telah menjadi pola buruk kekuasaan dinegara ini. Aturan dengan mudahnya diterjemahkan lain untuk melindungi praktek-praktek yang tidak manusiawi tersebut. Beruntung masih banyak elemen masyarakat yang masih sadar untuk melakukan perlawanan yang pada hekekatnya berjuang bagi nilai hakiki yang semenjak dahulu bersemayam dalam masyarakat kita.

Sementara politik adu domba menjadi senjata bagi pihak yang bernafsu menghancurkan lingkungan dan masyarakat sekitar. Ditengah masyarakat sendiri diimingi berbagai bantuan yang dibungkus dalam konsep community development, sehingga menciptakan faksi pro dan kontra atas operasi penambangan yang bermasalah tersebut. Senjata ini untuk sementara dapat dikatakan berhasil, mengingat kondisi masyarakat masih diikat dengan persoalan-persoalan kesejahteraan mereka. Sehingga bantuan apapun yang bernilai bagi kesejahteraannya akan diterima mentah tanpa menghitung apa yang akan terjadi kedepan nanti.

Perlawanan rakyat menempuh jalan panjang, padahal semenjak awal sebagian besar masyarakatnya telah menyadari dampak yang menyengsarahkan dari aktivitas PT MSM, bahkan perlawanan demi perlawanan senantiasa dilakukan. Tapi politik adu domba tadi dengan membungkus konsep comunity development jadi senjata, disini idealisme warga diuji. Seberapa kuat mereka mempertahankan kehormatan dan citra-cita kesejahateraan yang berkelanjutan itu.

Teramat disayangkan pemerintah memiliki wajah mendua, pemerintah pusat terkadang bersikap menolak penambangan itu dan terkadang pula menyetujuinya, ditingkatan pemerintah lokal dimana pemerintah provinsi menolaknya akan tetapi pemerintah kabupaten menerimanya, dialami juga pemerintah desa dan masyarakatnya, ada desa yang kepala desanya sangat membela pertambangan tapi badan perwakilan desanya menolak. Sikap pemerintah ini terlihat dengan sengaja melakukannya dalam rangka membangun image peduli lingkungan dan rakyat tapi dilain pihak tetap saja mengiyakan perusahaan perusak lingkungan demi uang cepat. Sikap yang saling bertolak belakang ini tidak sepatutnya terjadi pada pemimpin rakyat yang punya misi bersama untuk mensejahterakan rakyat dan menjaga lingkungan hidup. Bisa jadi sikap ini adalah jalan terbaik untuk mempermudah investasi tidak pro lingkungan menghindari desakan global untuk melestarikan lingkungan hidup.

Ketidaktegasan dan ketidakkonsekwennya pemerintah terhadap perilaku perusakan alam membuat Indonesia sebagai paru-paru dunia dicap sebagai salah satu negara perusak lingkungan terberat. Kita tidak mampu melawan investasi yang besar yang tidak pro lingkungan, padahal aturan-aturan yang ada sudah jelas mengatur pemeliharaan lingkungan hidup dan pemanfaatannya.

Gerakan sosial masyarakat dalam penanganan lingkungan hidup tidak bisa selalu menjadi catatan sejarah perlawanan rakyat dengan ending yang memiluhkan, bak cerita kelompok-kelompok masyarakat dahulu melawan penjajah yang selalu berakhir tragis dimana kemenangan final ada ditangan penjajah. Penjajahan kolonial Belanda yang dirasakan rakyat dahulu, sekarang telah menjelma dalam suatu bentuk penjajahan melalui penanaman modal asing dimana negara tidak berdaya menangkal praktek-praktek kecurangan perusahaan PMA. Neo imperialis ini sebenarnya sangat dipahami oleh pemerintah negeri ini sendiri karna kasus yang sama terjadi pada investasi-investasi penambangan diwilayah lain di Indonesia semacam PT Freeport, dengan kerusakan lingkungan yang sangat besar serta pembagian hasil usaha yang sangat sedikit teruntuk pemerintah Indonesia. Hebatnya PT Freeport, kandungan emas yang diambil tidak pernah diketahui berapa yang layak untuk menjadi haknya pemerintah Indonesia, karena bahan mentah langsung dikirim ke negaranya untuk diolah disana. Pengalaman PT Freeport yang telah lebih dahulu dari PT MSM, tidak membuat hal ini menjadi pelajaran.

Keserakahan negara telah membiarkan penghancuran lingkungan dan kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang, menjadi jalan mulus pola neo imperialis menancapkan tanduknya dan negara menjadi lebih tidak berdaya lagi. Ketika PT Freeport memulai praktek buruk dari prilaku neo imperialis tersebut, perusahaan emas terbesar di dunia ini kemudian membangun jaringan kekuatannya di Indonesia baik jaringan kedalam tubuh birokrasi pemerintah dan militer Indonesia, maupun masyarakat sipil. Kekuatan-kekuatan ini tumbuh memberi jalan lebar bagi eksploitasi sumber daya alam yang merugikan Indonesia sendiri dalam jangka panjang. Kondisi kekuatan perusahaan raksasa ini berimbang dengan kekuatan negara sehingga siapa yang mampu melawannya, ia bisa dengan serta merta mengintervensi kebijakan-kebijakan nasional kita. Kejadian serupa pasti akan berlanjut pada sepak terjang PT MSM, meski masih dalam tahapan-tahapan awal sudah menunjukan kekuatannya dimana ia tidak bisa diberhentikan pengoperasiannya walaupun pemerintah provinsi yang berusaha menghentikannya dan sesekali pemerintah pusat turut menghentikannya, tapi apa daya pemerintah tidak mampu.

Kesadaran dan gerakan sosial warga sepertinya merupakan kekuatan penyeimbang yang strategis menjadi benteng terakhir menghadapi ganasnya perilaku buruk neo imperialis melalui perusahaan-perusahaan besar mereka. Kekuatan sosial ini meski memiliki catatan kekalahan demi kekalahan, tetapi pada suatu waktu akan mendapat kemenangannya. Begitu yang terjadi dalam catatan panjang sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap imperialisme sampai kita bisa merasakan kemerdekaan.

(Diambil dari RESIST INFO, Edisi Tgl 12 Des 2008, Penerbit Resist Book, Jogjakarta)

Satu pemikiran pada “PT MSM, bahaya kini dan akan datang ditengah negara yang bermuka dua

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s